Masalah Kedaulatan NKRI

Kedaulatan berasal dari bahasa latin superamus=di atas dan menguasai segalanya
Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku pada seluruh wilayah negara.

Menurut Jean Bodin kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Maka, kedaulatan adalah salah satu pilar utama yang paling penting dari sebuah negara. Sebuah negara tidak akan berdiri tanpa pengakuan atas kedaulatannya. Oleh karena itu tegaknya kedaulatan adalah faktor mutlak yang harus dimiliki oleh suatu bangsa yang bernegara. Adanya infiltrasi dari luar yang memyebabkan melemahnya kedaulatan suatu negara adalah sebuah kondisi yang berbahaya dan sangat patut diwaspadai karena pelemahan kedaulatan bukan hanya berkaitan erat dengan pertahanan-keamanan tapi juga berhubungan erat dengan kehormatan dan harga diri suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatannya sehingga bangsa itu dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain.

Indonesia adalah negara yang saat ini mengalami krisis kedaulatan. Dalam satu dasawarsa ini, Indonesia sering dihadapkan dengan masalah-masalah kedaulatan negara. Dan, dewasa ini isu tersebut semakin mengemuka. Beberapa masalah yang mengancam kedaulatan indonesia antara lain:

1. Sengketa Sipadan dan Ligitan
Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan masalah mengenai wilayah kedaulatan NKRI, yaitu masalah kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang diklaim oleh negara tetangga dan pada tanggal 17 Desember 1998, Pemerintah Indonesia terpaksa melepas kedua pulau tersebut setelah ICJ atau Mahkamah Internasional menyerahkan pemilikan dua pulau tersebut pada Malaysia.

2. Hasil pengamatan petugas yang berpatroli di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan menemukan patok perbatasan yang berpindah beberapa kilo meter dari letak sebelummya.

3. Setelah Sipadan dan Ligitan akhirnya dilepas muncul kembali permasalahan yang sama pada sekitar tahun 2002. Negri jiran itu kembali mengklaim Blok Ambalat yg terletak di perairan laut sulawesi sebelah timur pulau kalimantan tidak jauh dari Sipadan dan Ligitan.

Dari catatan peristiwa tersebut seharusnya Pemerintah Indonesia harus waspada dan mulai memberikan perhatian yang lebih pada masalah batas wilayah Indonesia yang merupakan kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mungkin karena respon pemerintah yang kurang proaktif dan kurang tegas, kejadian lain yang mengobok-obok kedaulatan Indonesia muncul kembali. Kali ini bukan masalah batas dan kepemilikan wilayah tapi dalam bidang budaya yang merupakan kekayaan intelektual bangsa indonesia yang dewasa ini makin mencuat. Kita tentu sudah tahu bahwa Malaysia telah mengklaim beberapa produk budaya Indonesia seperti; lagu rasa sayange, kerajinan batik, reog ponorogo, rendang dan baru-baru ini mereka mengklaim tari pendet yg merupakan tarian budaya Bali. Tersebar pula isu penjualan pulau kecil ke tangan investor asing oleh penduduk pribumi.

Dalam UU No.43 2008 pasal 1 butir 4 menjelaskan:
“Batas wilayah negara adalah garis batas yang memisahkan kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas Hukum Internasional"

Pasal 2a tentang pengaturan wilayah:.
"Pengaturan wilayah negara bertujuan menjamin keutuhan wilayah negara,kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa"

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa hal-hal tesebut terjadi sebagai akibat kelalaian pemerintah terhadap keadulatan negara termasuk kurangnya perhatian terhadap alat pertahanan negara sebagai penjaga kedaulatan dan cara dalam menjaga kedaulatan tersebut. Padahal lemahnya kedaulatan suatu negara di mata negara lain atau dunia internasional akan mengakibatkan jatuhnya integritas dan kehormatan bangsa sehingga memungkinkan negara lain tidak segan melakukan intervensi bahkan tidak segan melecehkan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara tertentu. Seperti halnya perlakuan sewenang-wenang yang menimpa para TKI yang disebabkan oleh karena sangat kurangnya perlindungan negara terhadap mereka.

Dengan demikian, lepasnya pulau-pulau milik kita, klaim terhadap pulau, produk-produk budaya dan perlakuan sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja kita adalah indikasi yang konkrit akan lemahnya kedaulatan negara kita tercinta ini.






Share this article :

+ comments + 2 comments

Anonymous
April 15, 2013 at 7:56:00 AM GMT+7

KURANG BANYAK PERMASALAHNNYA

Anonymous
April 15, 2013 at 10:42:00 AM GMT+7

;))

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda, Maka atas berkat rahmat Tuhan YME dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur komentar Anda pasti kami balas kecuali pertamax dan jenis bahan bakar lainnya.

 
Support : Fansubsupdate | Ping.sg
Copyright © 2011. Sheltercloud - All Rights Reserved
Template by Creating Website Published by Mas Template
Powered by Blogger